Saat ini masalah Stunting khususnya di Kabupaten Buton telah mencapai 16,79% sehingga untuk mencapai 14% perlu adanya perhatian dan strategi dari lintas sektor serta para tim pendamping keluarga maupun para kader posyandu yang menjadi ujung tombak penurunan angka Stunting.
Hal itu dikatakan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi ketika berbicara di hadapan Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting di kabupaten Buton dalam rapat kerja lintas sektor dan tim pendamping keluarga dalam rangka penguatan kinerja TPPS tingkat Kabupaten Buton tahun 2024 di Kantor Desa Bungi, Kecamatan Wolowa, Rabu 28 Februari 2024.
Sekwan DPRD Sultra itu pun berharap kepada para OPD terkait agar selalu berkoordinasi lintas sektor khususnya para kepala desa, lurah maupun camat untuk mendiskusikan apa yang terjadi di masyarakat karena masalah Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama.
Pj. Bupati Buton menyampaikan bahwa salah satu wujud komitmen pemerintah adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting yang menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14%.
Dikatakan Pj. Bupati, dalam rangka mencapai puncak demokrafi bangsa pada tahun 2024 ini kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, baik dalam segi kesehatan, segi pendidikannya maupun seluruh aspek lainnya sehingga pemerintah pusat menggerakan seluruh kepala daerah untuk menangani Stunting agar generasi yang menjadi penerus bangsa tumbuh dengan sehat dan cerdas.
Rakor penguatan kinerja TPPS dirangkaikan dengan penyerahan bingkisan berupa asupan gizi bagi keluarga beresiko Stunting kepada Ibu Hamil dan anak balita Stunting.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Ketua TP. PKK Kabupaten Buton, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Buton, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Buton beserta para pejabat eselon II Lingkup Pemda Buton, Camat Wolowa, Camat Pasarwajo, Camat Siotapina, dan Para Kepala Desa se-Kecamatan Wolowa.
Plt. Kpl. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Sarnia S.KM.M.Kes menyampaikan stunting perlu segera untuk diselesaikan karna berpotensi mengganggu kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian oleh karna itu diperlukan strategi serta program lintas sektor yg dapat dilaksanakan secara terencana disegalah bidang.
Ia menyampaikan bahwa ada 14 OPD yang terlibat langsung sebagai TPPS di Kab Buton, dimana masing masing OPD memiliki kewenangan sesuai dengan tupoksi masing masing. Namun peran peran penting OPD ini perlu diaktifkan dan disingkronkan serta perlu disinergikan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sehingga berdampak pada percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Buton.
Rakor dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung Ketua TPPS Kabupaten Buton yang juga Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi membahas tentang program dan kendala serta Solusi yang ditawarkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Buton.
