TRANSAKSI NON TUNAI PEMDA BUTON Cetak
Ditulis oleh Tim Pengelola Website   
Jumat, 15 Desember 2017 17:39

drs. asimuDalam rangka mendorong transparansi transaksi keuangan sehingga arah pengeluaran anggaran lebih jelas, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo mengeluarkan Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang penerapan transaksi non tunai bagi setiap instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen untuk menerapkan sistem transaksi non tunai pada tahun 2018 mendatang.

Plt. Bupati Buton, Drs La Bakry M.Si menghimbau agar seluruh PNS dan Non PNS mempersiapkan diri jelang penerapan transaksi non tunai tahun 2018 mendatang. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan metode pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan anggaran daerah. Lebih lanjut, beliau mengatakan “ dengan pemberlakuan transaksi non tunai maka pejabat pengelola keuangan, dalam transaksi tidak lagi memegang atau menyalurkan uang cash. Terkecuali dalam hal tertentu, dan itupun dengan jumlah yang dibatasi”.

Selain itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Drs Asimu, saat ditemui ditempat kerjanya menjelaskan bahwa penerapan transaksi non tunai ini hanya untuk anggaran di atas Rp 2 juta. “Saat ini Pemerintah Daerah tengah melakukan pengkajian untuk dibuatkan Peraturan Bupati Buton terkait penerapan transaksi non tunai”, jelasnya.