Sekda Buton Tekankan Pentingnya RDTR untuk Arah Pembangunan dan Kepastian Investasi

Kegiatan ini merupakan bagian dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai upaya menyiapkan pedoman penataan ruang yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Buton.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa ketersediaan RDTR menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah. Selama beberapa tahun terakhir, penyusunan RDTR dan KLHS terus menjadi perhatian karena belum tersedianya dokumen tersebut turut membatasi sejumlah aktivitas pembangunan dan investasi di daerah.

“Atas nama Bupati Buton dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Penyusunan RDTR dan KLHS benar-benar kita butuhkan untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Buton,” ujarnya.

Sekda menegaskan, penyusunan RDTR tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi harus mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Setiap kecamatan memiliki kondisi dan peluang pengembangan yang berbeda, baik untuk sektor pariwisata, pertambangan, investasi, perhotelan maupun perdagangan.

Menurutnya, penentuan peruntukan ruang harus dilakukan melalui kajian yang profesional dan melibatkan tenaga ahli yang kompeten agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Selain itu, kepentingan masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR. Dokumen tata ruang tidak hanya berfungsi memfasilitasi pembangunan, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di wilayahnya masing-masing.

Sekda juga mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pembukaan lahan, khususnya di sekitar kawasan sumber mata air, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

Ia menyoroti adanya sumber mata air yang diklaim sebagai lahan individu atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena sumber air merupakan kebutuhan publik yang harus dijaga keberadaannya.

Lebih lanjut, Sekda menyebut RDTR memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian tata ruang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang sehat. Dengan adanya kepastian peruntukan ruang, masyarakat maupun investor dapat mengetahui lokasi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan, jasa, perhotelan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam penerapan aturan tata ruang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, seperti pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, pelanggaran kawasan jalur hijau, hingga pelanggaran garis sempadan jalan.

“Teman-teman OPD dan seluruh ASN harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan aturan tata ruang. Kalau sejak awal kita tidak tegas, persoalan ini akan menjadi masalah di masa mendatang. Kabupaten Buton saat ini masih dalam tahap membangun. Karena itu, penataan ruang harus dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai wilayah sudah terlanjur berkembang tanpa perencanaan, baru kemudian kita berupaya menatanya,” tegasnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menghindari ego sektoral. Penyusunan RDTR membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan keterpaduan antarsektor sehingga arah pembangunan daerah dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah jangan ada ego sektoral. Kolaborasi dan keterpaduan menjadi kunci. Kita ingin memastikan kepentingan masyarakat terakomodasi dan pembangunan Kabupaten Buton memiliki arah yang jelas, sehingga ke depan kita dapat membangun dengan lebih teratur,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Dr. La Subu, fasilitator dari Kementerian ATR/BPN, konsultan, para kepala OPD terkait, Camat Pasarwajo, Sekretaris Camat Lasalimu Selatan, para lurah dan kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Usai Pembukaan giat Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Kabupaten Buton dilanjutkan dengan pemaparan serta tanggapan dan diskusi dari peserta yang dipandu Plt. Kepala Dinas PU Kab. Buton.